Pekan ini merupakan hari-hari sibuk bagi bupati, pejabat pemkab dan anggota DPRD Magetan. Pekan ini, arah pembangunan Magetan tahun 2023 akan ditentukan. Pekan ini, uang rakyat sekitar Rp 1,9 Triliun akan dibagi untuk belanja apa saja. Dari pembahasan APBD tahun 2023 pekan ini pula, warga Magetan bisa melihat bagaimana komitmen bupati dan DPRD dalam membelanjakan uang rakyat. Apakah sudah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Atau hanya untuk kepentingan politik dan sekelompok kepentingan tertentu saja. Sebagai daerah yang mayoritas wilayahnya perdesaan, tentu komitmen pemkab terhadap pembangunan perdesaan sangat ditunggu. Apalagi, tiga tahun ini pemerintah desa mengeluarkan seluruh energinya untuk penanggulangan pandemi covid-19. Nyaris tak ada pembangunan di desa. Dengan segala keterbatasan sumber dana yang dimiliki, pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin menangani dan mencegah covid dengan mengalokasikan delapan persen dana desa untuk kegiatan itu. Juga menggerakkan ekonomi di pedesaan dengan kegiatan padat karya, ketahanan pangan dan pemberdayaan yang menyedot 20 persen dana desa. Tak terkecuali, untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi, sebesar 40 persen dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai warga. Hasilnya? badai pandemi sudah berhasil dilalui meski masih mengancam. Inflasi di Magetan masih stabil di sekitar lima persen. Dan ekonomi masih tumbuh meski di bawah lima persen. Melihat peran dan fungsi desa tersebut, rasanya sudah menjadi keharusan bagi pengambil kebijakan di Magetan untuk menjadikan desa sebagai pusat pembangunan dan ketahanan. Artinya, jika 207 desa di Magetan bisa berdaya, maka Magetan akan berdaya. Jika desa-desa bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara otomatis Magetan akan tumbuh ekonominya. Dan jika masyarakat desa sejahtera, maka Magetan juga sejahtera. Akan tetapi fakta tersebut tampaknya belum menjadi perhatian pengambil kebijakan di Magetan. Khususnya bupati dan DPRD. Buktinya, arah pembangunan untuk pedesaan masih terkesan setengah hati. Hal itu bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, indikator pembanding dari daerah sekitar. Dimana, dibandingkan kabupaten di Karesidenan Madiun, kebijakan pemkab Magetan dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) tercatat paling rendah. Di Kabupaten Ngawi, ADD sudah sekitar Rp 600 juta per desa. Kabupaten Madiun mencapai Rp 900 juta. Dan Ponorogo juga sekitar Rp 900 juta. Lantas Magetan berapa ? Hanya sekitar Rp 450 juta per desa per tahun dan sejak empat tahun lalu belum berubah. Indikator kedua bahwa pembangunan desa masih setengah hati bisa terlihat dari kebijakan yang baru dibuat Pemkab akhir tahun ini. Dimana pemkab membuat kebijakan pengembangan infrastruktur kewilayahan. Program ini bertujuan untuk memunculkan titik pertumbuhan ekonomi diluar kelurahan atau desa yang menjadi pusat kecamatan. Ironisnya, program ini banyak dikeluhkan kepala desa. Pasalnya, sumber daya yang disiapkan tidak cukup untuk membuat titik pertumbuhan itu. Pemkab justru memilih pembagian sumber daya dengan prinsip “kripik gedang, kripik telo, Sithik edang sing penting roto”. Sehingga target pertumbuhan tidak terjadi. Sebaliknya, lokus program itu justru rawan mangkrak. Oleh sebab itu, dalam pekan-pekan penentuan APBD tahun 2023 ini, kami berharap lahir komitmen yang kuat dari bupati dan DPRD terhadap pembangunan desa. Kami yakin, yang menjadi persoalan bukan ada atau tidak adanya anggaran. Bukan cukup atau tidak cukupnya uang yang ada. Bukan pula tentang mampu atau tidak mampu pemkab dalam menambah sumber daya pembangunan di desa. Tetapi tentang mau atau tidak maunya pemkab dan DPRD menambah sumber daya pembangunan di desa. Selebihnya, billahi fi sabilil khaq, fastabiqul khoirot. (*/dhy/fit) Penulis: Nanang Ary Purnomo
