Tak terasa hampir dua tahun pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Lebih dari 4 juta kasus yang sebagian besar memakan korban, namun disisi lain sebagian juga mengalami kesembuhan. Berbagai sektor tidak luput akan dampak dari munculnya pandemi ini. Situasi yang terjadi membuat pemerintah bertindak cepat agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan lockdown atau penutupan akses wilayah. Secara teori, kebijakan lockdown yang diterapkan memang dapat membantu menekan resiko penularan penyakit secara efektif alasannya karena masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan bebas seperti sebelum adanya kebijakan. Namun, dampak akibat kebijakan ini juga merambat ke sektor ekonomi dimana banyak aktivitas atau kegiatan ekonomi pekerjaannya tidak semua dapat dilakukan dari rumah. Akibatnya sebagian masyarakat benar-benar merasakan dampak dari kebijakan lockdown tersebut. Secara tidak langsung hal ini juga berdampak pada ekonomi suatu wilayah. Sama halnya dengan situasi ekonomi di Jawa Timur. Salah satunya di Kabupaten Lamongan. Sejak awal pandemi, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lamongan telah digunakan sebagai alat untuk dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan sosial dan ekonomi, serta mendorong kelangsungan dunia usaha. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan pemulihan ekonomi di era pandemi. Pemulihan ekonomi seperti ini akan terus di genjot sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Langkah ini sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Lamongan rencana kerja tahun anggaran 2022 yakni peningkatan sosial ekonomi, peningkatan layanan dasar, penyediaan infrastruktur, yang berintegrasi serta pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi fokus pembangunan pada APBD 2022 di Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, terdapat juga kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lamongan seperti peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan. Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah rancangan APBD 2022 tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi saja, namun juga difokuskan untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta pengembangan lapangan pekerjaan. Selain itu, juga menyangkut kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2022 saat ini diperkirakan pendapatan daerah mencapai 2,9 triliun yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan dalam pemulihan ekonomi khususnya. Terdapat anggaran belanja daerah yang dialokasikan sebesar 3,1 triliun sehingga mengalami defisit sekitar kurang lebih 170 miliar. Tentu hal ini membuat pemerintah mengambil kebijakan berupa pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan setelah dikurangi pengeluaran untuk menambal defisit anggaran. Maka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk dijalankan di semua ruang pemerintahan daerah demi mendorong percepatan perekonomian di suatu daerah. Oleh sebab itu, demi keberlangsungan pemulihan ekonomi, sudah seharusnya pemerintah mengoptimalisasi anggaran untuk berbagai sektor dalam suatu daerah perlu dilakukan agar adanya pertanggungjawaban kepada publik dapat tercipta. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menyusun dan mengelola APBD dengan tepat sehingga dampak positif yang timbul dapat dirasakan oleh masyarakat. Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu. (*)   Penulis: Moh. Syahrul Ramadhina (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)