Pelayanan kesehatan merupakan salah satu dasar pokok dalam kehidupan. Dimana pada tahun 2020 Pemkab Sidoarjo telah merencanakan realisasi pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Dengan adanya pembangunan ini sangat mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dimana sudah lama ini warga Sidoarjo Barat terlalu jauh untuk melakukan pelayanan kesehatan ke RSUD yang dimana letaknya berada di Sidoarjo Kota. Perencanaan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat ini sudah dipaparkan atau sudah tertulis dalam rapat paripurna yang dimana membahas berkaitan dengan rancangan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKUA PPAS P-APBD) tahun 2020. Dalam skema pembangunan menggunakan anggaran multi years atau kontrak tahun jamak (KTJ). Dalam penganggaran pembangunan RSUD tidak masalah menggunakan skema anggaran tahun berjamak, karena apabila selama anggaran ada tidak masalah. Asalkan dalam pelayanan yang terpenting diutamakan sesuai dengan RPJMD. Dalam penerapan APBD Pemkab Sidoarjo mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 120 M untuk pembangunan RSUD. Namun dikarenakan adanya wabah yang melanda seluruh dunia tidak hanya di Indonesia saja, maka Pemkab Sidoarjo mengeluarkan anggaran untuk pembangunan RSUD tersebut mengalami pengurangan. Pemerintah terfokus anggaran untuk penanganan wabah covid-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu dana dalam pembangunan RSUD Sidoarjo Barat hanya sebesar Rp. 72 M. Selain adanya penganggaran untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat Pemkab Sidoarjo juga menganggarkan kebutuhan untuk alat kesehatan untuk RSUD Sidoarjo Barat yang dianggarkan sebesar Rp. 32 M. Alokasi anggaran tersebut termasuk dalam salah satu item pengadaan di tahun anggaran APBD 2022. Pemkab juga menganggarkan alat kesehatan bagi Puskesmas-puskesmas baru yang ada di Sidoarjo, tidak hanya kebutuhan untuk RSUD Sibar saja melainkan untuk unit-unit kesehatan yang lainnya juga. Oleh sebab itu dalam perealisasian APBD maka tidak hanya penganggaran saja yang harus ditinjau akan tetapi dalam pelayanan harus sesuai dengan RPJMD. Dimana RPJMD ini menjadi tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. (*) Penulis: Khoirun Nisak (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)