• Minggu, 29 Januari 2023

Penyandang Disabilitas Lumajang Wadulkan 23 Keluhan ke DPRD Propinsi

- Rabu, 30 November 2022 | 08:10 WIB

Lumajang, Jatim Hari Ini - Terkendala masalah data penyandang disabilitas di pemerintahan tingkat bawah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lumajang wadul ke anggota DPRD Jawa Timur. Mereka diterima oleh Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur Sedikitnya ada sekitar 23 aspirasi yang diutarakan, diantaranya pemutakhiran data, bantuan, lapangan kerja hingga persoalan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas. Anggota Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari, S.H., M.H., mengatakan, pemerintah desa sebagai ujung tombak harusnya lebih proaktif lagi dalam mendata warganya untuk dikoordinasikan ke jajaran atas. Setidaknya, dalam setahun bisa 2 kali mendata mana kala ada warganya yang menjadi penyandang disabilitas, semisal karena kecelakaan. Pihak desa diharapkan mengumumkan secara luas, agar masyarakat segera melapor ke desa atau pun ke Dinas Sosial terkait kondisi dirinya. "Keluhan yang kami terima, PPDI ini kesulitan minta data ke desa, bahkan ke kecamatan terkait penyandang disabilitas. Ada juga yang belum dapat bantuan sosial semisal PKH, padahal mereka termasuk komponen di dalamnya," tutur Hari Putri kepada jatimhariini.co.id, Selasa (29/11/2022). Ia berharap, Dinas Sosial propinsi harus melakukan pembinaan ke Dinas Sosial kabupaten. Sebab, apa yang terjadi di Lumajang merupakan cerminan dari kondisi di kota dan kabupaten lain, yang mana kondisinya hampir sama. Sehingga Dinas Sosial lebih intens terhadap data. "Harus ada yang namanya bimbingan teknis (bimtek) untuk DTKS, termasuk kepala desa harus diupgrade supaya lebih baik," cetusnya. Anggota Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur yang lain, Umi Zahrok, MSi, menambahkan, upaya tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap disabilitas. Sehingga penting dilakukan sinergitas, baik antara pemerintah, NGO dan masyarakat atau kelompok. Karena hal itu menyangkut kebutuhan mereka, apalagi ragam kebutuhan disabilitas berbeda-beda tergantung kondisi fisiknya. "Kecepatan pemerintah dalam merespon kebutuhan mereka sangat penting. Jadi bukan hanya belas kasihan, tapi juga pemberdayaannya," imbuhnya. Wakil Ketua Komisi E, Ir. H. Artono menegaskan, aspirasi yang disampaikan akan terus didampingi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kesulitan data yang dikeluhkan, yakni ketika ada bantuan dari luar, kelompok disabilitas ini susah mendapatkan data dan informasi dari desa, bahkan di kecamatan. Padahal, tidak semua disabilitas masuk dalam kelompok. Sehingga bantuan yang ada, tidak bisa disalurkan karena datanya tidak ada. "Padahal ini mau memberikan bantuan saja sulit, bagaimana mau berkembang. Padahal kelompok lainnya sudah dapat perhatian, baik itu dari yayasan atau yang lain," pungkasnya. (rus/tej)

Editor: Redaksi Jatim Hari Ini

Tags

Terkini

Carok, Dua Warga Desa Tegalrandu Lumajang Kritis

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:34 WIB
X