Ekologi Administrasi Publik di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik

Perspektif ekologi administrasi publik di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat. Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis mendorong dilakukan reformasi administrasi publik dalam seluruh tata kelola organisasi publik.

Kemajuan teknologi telah membentuk tatanan dunia baru sudah tidak mengenal batas negara yang mempercepat globalisasi dalam peningkatan daya saing bangsa. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan mutu dan efisiensi, khususnya dalam pengelolaan pelayanan dan kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem administrasi publik.

Hal tersebut tampak di dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan publik, menciptakan kegiatan pemerintahan negara yang kondusif, maupun di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas di masyarakat, utamanya sebagai pengaruh dari Revolusi Industri 4.0 semakin pesat, disisi lain dihadapkan kepada kemampuan organisasi publik yang masih terbatas.

Salah satu dari upaya yang mendesak dilakukan adalah reformasi total terhadap sistem pendidikan baik pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Sumberdaya manusia sebagai human capital harus terus ditingkatkan baik knowledge, skill, dan attitude-nya.

Untuk itu perlu dikembangkan Good Education Governance yang melibatkan negara/pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pada umumnya pendidikan dalam bidang administrasi publik masih konvensional belum dikembangkan secara interdisipliner sehingga belum menghadapi berbagai permasalahan substantif yang menjadi tanggung jawab sistem administrasi. Seharusnya dalam era Revolusi Industri 4.0 ini, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang administrasi publik sudah mampu melaksanakan sistem digitalisasi kampus, sehingga akan berpengaruh cepat atau lambat terhadap eksistensi administrasi publik.

Di era revolusi industri 4.0 ini peran dan fungsi administrasi publik dalam sektor organisasi publik dalam menerapkan sistem check and balance maupun law enforcement saat ini harus dijalankan secara efektif dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan, penetapan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik harus terus menerus meningkatkan kemampuan analisisnya agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (publik). (*)

*Penulis: Penulis: Betari Rus Maylita (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)