Jember, Jatim Hari Ini - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) rupanya menjadi polemik bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Mengingat, sebagian masyarakat Desa Subo Kecamatan Pakusari menggelar demo, agar pesta demokrasi tersebut ditunda, karena terdapat Calon yang menang gugatan di Mahkamah Agung terhadap hasil Pilkades tahun 2019. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Komisi A menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polres dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) terkait masalah Pilkades PAW.  "Karena ada salah satu calon yang memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, dan mereka juga mengancam akan melakukan kegiatan berkelompok, yang dapat merugikan Pemkab Jember," ujar DPRD Jember Sunardi saat RDP, Kamis (23/6/2022). Menurutnya, ketika rencana jahat tersebut, sudah diketahui sejak awal, tetapi belum ada pencegahan. Maka hal ini, akan menjadi beban pastinya bagi anggota parlemen.  "Karena situasi dan kondisi kemarin (saat  demo) sampai ngamuk-ngamuk seperti itu, terus terang saja, ngeri rasanya," tambah Sunardi.  Dari aksi yang telah mereka lakukan, kata Sunardi, peserta Demo siap mengorbankan nyawa, jika pelaksanaan Pilkades PAW di Desa Subo tetap dilaksanakan. Artinya, kondisi di daerah Jember Timur itu, kondisi fisisnya sudah terganggu.  "Meskipun dari kepolisian, personel boleh banyak, tetapi kejadiannya yang kita takutkan pak, karena kejadiannya sejak awal, bukan di tengah-tengah perjalanan pak," tutur Legislator Partai Gerindra ini.  Dari hasil RDP tersebut, Sunardi mengaku ternyata belum ada titik temu penyelesaian, baik dari Dispemasdes maupun Kabag Hukum Pemkab Jember. Karena regulasi pelaksanaan Pilkades PAW belum terbit.  "Jadi kapan pelaksanaanya, sehingga pemetaan yang dilakukan, pihak keamanan akan berlarut-larut ini, jadi tidak ada kepastian. Perpubnya juga tidak ada," jelasnya Sementara, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemasdes Jember Nunung Agus memaparkan, bahwa kondisi sosial dan politik di Desa Subo memang beda, daripada wilayah lain. "Dari konfirmasi yang kita peroleh, dari panitia maupun BPD, Musdus (Musyawarah Dusun) tidak dilakukan di tiap-tiap dusun, karena situasinya tidak memungkinkan," jelasnya. Mengingat berdasarkan keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Subo, kata Nunung, kalau terjadi Musdus di kantor Dusun, akan dicurigai oleh masing-masing pendukung Calon. Sehingga para panitia Pilkades PAW menggelarnya di tempat lain.  "Karena ditiap-tiap Dusun, sudah nampak pak, ini pendukung siapa, ini orangnya siapa. Sehingga mereka melakukan rapat diluar tempat, walaupun dengan berita acara Musdus. Untuk menghindari konflik di tingkat bawah," katanya. Menanggapi adanya rumor tersebut, Kabag Ops Polres Jember Kompol M. Toha akan melakukan pemetaaan konflik, untuk mengantisipasi gejolak masa yang terjadi di Desa Subo.  "Apapun masalahnya, dari mana, nggak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, namanya juga manusia," tanggapnya. Toha juga akan berusaha mencari akar persoalannya, untuk mencari solusi terbaik, yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Karena memang, pesta demokrasi tingkat desa, sangat rawan terjadi konflik.  "Karena memang, momen Pilkades tingkat kerawanan (konflik) paling tinggi, ketimbang Pilkada maupun pemilu. Karena lingkupnya lebih kecil, dan tiap hari ketemu, dan itu wajar, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan, dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar bisa diterima," pungkasnya. (her/tok)