Wacana Jabatan Kades 9 Tahun, Praktisi Muda Lumajang: Merusak Demokrasi

- Senin, 23 Januari 2023 | 15:46 WIB
Indra Hosy Efendhy.
Indra Hosy Efendhy.

Lumajang, Jatim Hari Ini - Praktisi muda asal Kabupaten Lumajang Indra Hosy Efendhy SH.MH ikut menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Ia menilai perpanjangan masa jabatan itu bisa merusak demokrasi.

"Kalau dari sisi hukum dan demokrasi ini sangat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Karena, seolah-olah jabatan kades di-perwariskan," ujar Hosy sapaan akrabnya, Senin (23/1/2023).

Ia menyebut, jika hal itu dikabulkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat, bisa menyebabkan masyarakat yang mempunyai potensi menjadi Leadership dan berkeinginan untuk membangun desanya tidak bisa terwujud atau terbegal.

Lanjutnya, karena lama jabatan itu bukan pesta demokrasi namanya. Karena ada potensi calon tidak bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di wilayah masing-masing.

"Seharusnya yang perlu direvisi itu jabatan kades 6 tahun dijadikan 5 tahun dalam satu periode dan syarat menjadi calon kepala desa wajib S1. Ini mengingat tersebarnya universitas dan masyarakat yang sarjana sudah mulai merata di pelosok negeri. Sehingga muncul calon bibit pemimpin yang berkualitas membangun desa dan masyarakatnya," usulnya.

Ketika ditanya apakah jabatan 6 tahun itu kurang dalam memimpin suatu pemerintah di Desa, Hosy membantahnya. Karena jabatan kades selama 6 tahun sudah cukup untuk membangun desa.

Kemudian menurutnya, dana untuk pilkades, lebih baik untuk dana pembangunan sumber daya desa.

"Jadi jabatan 6 tahun ini justru waktu yang sangat cukup untuk melaksanakan program-program desa dan mengentaskan kemiskinan di desa masing-masing," ujarnya.

Halaman:

Editor: Fitroh Kurniadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Carok, Dua Warga Desa Tegalrandu Lumajang Kritis

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:34 WIB
X