Bawaslu Kabupaten Kediri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, JPPR Ajak Masyarakat Sipil Jadi Pemantau Pemilu

Kediri, Jatim Hari Ini – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema “Peras Strategis Pemantau Pemilu dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024”.

Kegiatan ini dalam rangka menselaraskan misi dan visi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar di tahun 2024 mendatang.

Sosialisasi ini dengan nara sumber Nurlia Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat).

Dalam acara tersebut, digelar disalah satu hotel di Jalan Erlangga, Katang, Sukorejo, Ngasem Kabupaten Kediri, Sabtu (18/3/2023).

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kemasyarakatan dan disabilitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Sa’idatul Ummah, S.Ag., dalam sambutannya mengatakan, mitra strategis Bawaslu adalah organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya mempunya peran penting dalam tegaknya demokrasi dan mewujudkan pemilu yang bersih,” ujar Saidah.

Saidah juga berharap peran serta dari berbagai elemen organisasi maupun elemen masyarakat lainnya agar turut dan aktif dalam pemantauan setiap tahapan pemilu.

Nurlia Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR, selaku pemateri dalam sosialisasi tersebut memaparkan peran serta organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pelaksanaan pemilu.

“Dalam menjunjung tinggi tegaknya demokrasi, masyarakat sipil yang terlembagakan dapat menjadi pemantau maupun pengawas pemilu. Jadi bukan hanya penyelenggara negara yang bisa menjadi pengawas. Namun, masyarakat sipil pun bisa menjadi pemantau dan pengawas,” ujarnya.

Maka dari itu, sambung Nurlia Dian Paramita, perlu adanya sarana pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami makna dan arti dalam berpolitik.

“Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting, terlebih lagi di era digital saat ini. Maka dari itu diperlukan kedekatan teknologi informasi, dan hal ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terpenuhi secara maksimal,” papar Dian, seraya mencontohkan pada Sipol yang berujung pada gugatan yang dilayangkan Partai Prima.

Dian menegaskan, dalam tegak demokrasi banyak hal perlu diperhatikan, diantaranya, bagi penyelenggara maupun pemantau dilarang menerima maupun memberikan hadiah pada peserta pemilu. Maka dari itu, sangat diperlukan pendidikan politik.

Dalam sesi tanya jawab, banyak peserta yang menanyakan seputar pemantauan dan pengawasan terhadap isu money politic yang merebak di masyarakat, dan bagaimana cara mengatasinya.

Hal ini seperti disampaikan Umi Salamah, perwakilan dari Perkumpulan Disabilitas Kab Kediri (PDKK), yang mana pihaknya mengatakan, menjelang pemilu acap kali disabilitas dijadikan objek politik untuk mencari simpati di masyarakat.

“Atas adanya kejadian tersebut, bagaimana sikap saya, selaku pemantau pemilu?” tanya Umi Salamah, pada narasumber.

“Ada beberapa kelompok di masyarakat yang rentan terjadinya money politic, diantaranya kelompok disabilitas dan kelompok pemilih pemula. Maka dari itu, perlu adanya pendidikan politik di masyarakat untuk mencegah terjadinya money politic. Seperti dengan terobosan “Menciptakan Desa Anti Politik Uang,” jelasnya.

Usai acara sosialisasi, Nurlia Dian Paramita, dihadapan para awak media mengatakan, selama tahapan pemilu hingga saat ini banyak temuan, diantaranya terkait keterlambatan logistik pada awal akan dilaksanakan Coklit, kurangnya pendataan pada kelompok rentan yang migrasinya cukup cepat dan kelompok disabilitas kurang maksimal, dan beberapa temuan lainnya.

“Maka dari itu kami berharap pada KPU untuk segera memperbaikinya,” pungkasnya. ***