Tindakan Bawaslu Lumajang Jika Ada Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemilu

- Jumat, 17 Maret 2023 | 17:28 WIB
Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Lumajang, Sulastri Wulandari.
Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Lumajang, Sulastri Wulandari.


Lumajang, Jatim Hari Ini - Bawaslu Kabupaten Lumajang menerangkan alasan kenapa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral pada saat mendekati tahun politik seperti pemilu maupun Pilkada.

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Lumajang, Sulastri Wulandari mengatakan netralitas ASN merupakan hal yang penting untuk menjaga amanat Undang-undang yang tertuang di UU Nomor 5 tahun 2014.

Hal ini tentunya demi menjaga profesionalitas penyelenggara negara serta menjamin pelayanan publik yang adil bagi semuanya pihak.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ASN harus bersikap netral, professional, jujur serta adil.” katanya pada jatimhariini.co.id, Jumat (17/3/2023).


Untuk itu, lanjut Sulastri, ASN harus menghindari penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Karena itu ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja demi melayani masyarakat bukan untuk satu kepentingan golongan dari partai politik tertentu.

"Ini netralitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap ASN untuk melayani seluruh masyarakat," jelasnya.

"Tetapi jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran, maka disinilah peranan Bawaslu dalam menangani kenetralitasan ASN tersebut," imbuhnya.

Ia menjelaskan Bawaslu juga berfungsi sebagai pengawas netralitas ASN sesuai dalam pasal 3 Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018, yakni berbunyi netralitas pegawai ASN, anggota TNI-Polri dapat menjadi obyek pengawasan Bawaslu baik itu Provinsi maupun Kabupaten.

Kemudian Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri.

Atas dasar itu, menurutnya, wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak dalam hanya konteks penegakan hukum Ansik atau projustisia.

"Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan UU pemilu, maka Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan dalam perundang-perundangan yang berlaku," ujarnya.

"Terkait hal ini, kita akan sosialisasikan secara masif baik dengan Pemda atau lembaga lain. Bahkan, kami akan membuat himbauan kepada agar netral dan tidak banyak terjadi pelanggaran netralitas di dalam pemilu dan Pilkada," pungkas perempuan berkacamata tersebut. ***

Editor: Fitroh Kurniadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X