Sudah Gelontorkan Rp 770 Miliar, Kementerian PUPR Klaim Penanganan Erupsi Semeru di Lumajang Telah Rampung

Lumajang, Jatim Hari Ini - Realisasi penanganan dampak Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang telah dirampungkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Dilansir dari halaman website Kementerian PUPR, alokasi anggaran keseluruhan yang digunakan untuk penanganan dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang ini total mencapai Rp 770 miliar.

Adapun dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan rumah khusus dengan dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman seperti drainase, air minum, sanitasi, dan jembatan, bahkan Pembangunan Jembatan Gladak Perak Besuk Koboan.

Mengenai penanganan tanggap darurat bencana di Lumajang, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan terkait hal tersebut dilakukan atas perintah Presiden Jokowi, yang mana agar dapat meringankan dan membantu korban bencana serta mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang.

Salah satunya guna melaksanakan untuk merekonstruksi pada rumah masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021.

“Pemerintah membangun rumah masyarakat terdampak bencana bukan hanya memperbaiki kerusakannya saja, namun juga mengharapkan adanya pemukiman baru yang tangguh terhadap bencana sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Menteri Basuki, Kamis (3/2/2023).

Selanjutnya melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan pada Kementerian PUPR.

Ia menyebut pihaknya sudah membangun Rumah Khusus Tipe 36 sebanyak 1.951 unit dengan alokasi anggaran senilai Rp 350,55 miliar.

Sejak awal tahun 2022, tambahnya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur hunian relokasi ini telah dilakukan oleh PT Brantas Abipraya dan PT Hutama.

"Kemudian masyarakat penerima manfaat akibat erupsi Semeru ini berasal dari tujuh desa pada 2 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang, meliputi Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning," katanya untuk melanjutkan.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, rumah khusus hunian tetap (huntap) dibangun dengan ukuran 6x6 meter pada tanah seluas 10x14 meter diperuntukan bagi setiap Kepala Keluarga (KK) yang menyatu dengan hunian sementara (huntara).
"Desain dan spesifikasi teknis huntap ini menggunakan konsep build back better dengan teknologi rumah tahan gempa yang dibangun dengan metode RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri," kata Iwan Suprijanto.

Tak hanya membangun rumah khusus, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah melengkapi hunian dengan sejumlah fasilitas infrastruktur dasar permukiman guna menambah kenyamanan.

"Pekerjaan berupa drainase, air minum, sanitasi dan jembatan dengan total luas 81,55 Ha," ujarnya.

"Untuk instalasi air minum, dibangun reservoir berkapasitas 300 m3, pipa jaringan distribusi sepanjang 5.280 meter, 2 unit broncapture, serta perlintasan dan aksesoris untuk menyambung Saluran Rumah sebanyak 1.951 SR," terangnya.